masukkan script iklan disini
![]() |
| Foto : Doc. Media Gores Fakta.com (ilustrasi) |
GoresFakta.com, Bogor — Dugaan ketidaktransparanan dalam penanganan perkara narkotika di wilayah hukum Polresta Bogor Kota menjadi sorotan. Seorang pria berinisial Z, yang disebut diamankan bersama barang bukti tembakau sintetis sekitar 20 gram, dikabarkan kemudian menjalani rehabilitasi di fasilitas swasta bernama Ultra Rehab.
Persoalan ini mencuat setelah istri Z mengaku mendapat tawaran untuk mengarahkan suaminya ke fasilitas rehabilitasi swasta dengan biaya yang disebut mencapai Rp90 juta. Karena tidak sanggup memenuhi nominal tersebut, ia mengaku mengajukan tawaran sebesar Rp20 juta.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum penempatan Z di fasilitas rehabilitasi, mekanisme pembiayaan, serta kebenaran dugaan pembayaran yang disebut berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.
Meski demikian, dugaan permintaan maupun pembayaran uang itu belum dapat dinyatakan terbukti dan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun tim investigasi, Z diamankan oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota di sebuah rumah kontrakan di Jalan KP Banda, RT 004/RW 008. Penangkapan tersebut disebut berlangsung pada Kamis dini hari dengan barang bukti tembakau sintetis sekitar 20 gram.
Penyidik yang disebut menangani perkara, Sinaga, dikabarkan mengonfirmasi bahwa Z mengakui pernah menjual tembakau sintetis kepada sejumlah rekannya. Seorang pria berinisial An juga disebut ikut diamankan dan dikaitkan dengan perkara tersebut.
Namun, status hukum Z dan An, hasil pemeriksaan, serta konstruksi perkara yang digunakan penyidik masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi kepolisian.
Jika terdapat dugaan penjualan narkotika kepada pihak lain, penyidik perlu menjelaskan bagaimana fakta tersebut didalami dan ketentuan hukum apa yang diterapkan berdasarkan alat bukti yang tersedia.
Salah satu keterangan yang menjadi perhatian tim investigasi berasal dari istri Z. Ia mengaku mendatangi Polresta Bogor Kota untuk menanyakan perkembangan perkara yang menjerat suaminya. Rabu, (21/10/2026)
Menurut pengakuannya, ia kemudian dipanggil ke sebuah ruangan di lantai dua. Di tempat tersebut, seorang petugas yang identitasnya belum terverifikasi oleh redaksi diduga menawarkan bantuan untuk mengarahkan Z menjalani rehabilitasi di fasilitas swasta yang disebut memiliki kerja sama dengan Polresta Bogor Kota.
Dalam keterangannya kepada tim investigasi, istri Z mengungkapkan adanya pembicaraan mengenai biaya rehabilitasi.
“Kalau Ibu mau dibantu, kami arahkan ke rehab swasta yang sudah bekerja sama dengan Polresta. Tapi ada biaya yang harus dibayarkan.”
Menurut pengakuannya, nominal yang disebut dalam pembicaraan tersebut mencapai Rp90 juta. Karena tidak sanggup membayar sebesar itu, ia kemudian mengajukan tawaran yang lebih rendah.
“Kalau Rp20 juta bisa, Pak?”
Ia mengaku mendapat jawaban bahwa tawaran tersebut akan dipertimbangkan dan disampaikan kepada pimpinan.
“Baik Ibu, kami pertimbangkan dan sampaikan ke pimpinan.”
Keterangan tersebut masih perlu diverifikasi melalui konfirmasi kepada pihak yang disebut, termasuk dengan menelusuri konteks percakapan, waktu kejadian, dan bukti pendukung yang tersedia.
Dalam keterangan lanjutan kepada tim investigasi GoresFakta.com, istri Z mengaku merasa lega karena suaminya telah kembali ke rumah. Namun, ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai proses yang dilalui, terutama karena mengaku tidak menerima bukti pembayaran maupun dokumen keputusan yang menjelaskan penanganan perkara tersebut.
“Kami senang suami ada di rumah, tapi hati tidak tenang. Tidak ada bukti pembayaran, tidak ada surat keputusan. Semua hanya lewat percakapan lisan. Kami hanya berdoa semoga ini benar dan tidak ada masalah di kemudian hari,” ujarnya lirih.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu keterangan penting yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi resmi.
Meski demikian, pengakuan mengenai tidak adanya bukti pembayaran atau surat keputusan di tangan keluarga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran. Perlu dipastikan dokumen apa yang seharusnya diterbitkan, siapa yang bertanggung jawab menerbitkannya, serta apakah terdapat catatan administrasi pada pihak kepolisian dan fasilitas rehabilitasi.
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan bahwa Z kemudian diarahkan menjalani rehabilitasi di Ultra Rehab. Namun, hubungan antara dugaan pembayaran Rp20 juta dan keputusan tersebut belum dapat dipastikan secara independen.
Pemerhati yang dikenal sebagai Kang Ade menilai penanganan perkara narkotika harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, alat bukti, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penentuan pasal pidana harus mempertimbangkan jenis zat, hasil pemeriksaan laboratorium, perbuatan yang dapat dibuktikan, serta ketentuan hukum yang relevan.
“Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Namun, penerapan pasal dan ancaman pidana terhadap Z tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi mengenai berat barang bukti,” jelasnya.
Kang Ade menambahkan, dugaan penjualan kepada pihak lain juga perlu didalami berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan untuk menentukan ketentuan pidana yang tepat.
Ia juga menekankan bahwa rehabilitasi dalam perkara narkotika harus mengikuti persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, perlu dipastikan apakah terdapat hasil asesmen, surat rujukan, dokumen pendukung, serta dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepolisian perlu menjelaskan apakah penempatan Z di Ultra Rehab merupakan bagian dari prosedur resmi, bagaimana mekanisme pembiayaannya, dan bagaimana status proses hukum yang bersangkutan setelah menjalani rehabilitasi,” tegasnya.
Untuk memastikan transparansi penanganan perkara, Kang Ade menilai ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab oleh pihak terkait.
“Pertama, bagaimana status hukum Z dan An? Apakah keduanya masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan, telah ditetapkan sebagai tersangka, atau memperoleh penanganan berdasarkan keputusan lain?
Kedua, apa dasar hukum penempatan Z di Ultra Rehab? Apakah tersedia hasil asesmen, surat rujukan, dan dokumen resmi yang mendasarinya?
Ketiga, benarkah terdapat pembicaraan mengenai biaya Rp90 juta dan dugaan pembayaran Rp20 juta? Jika benar, siapa yang meminta, siapa penerima dana, dan apa peruntukan pembayaran tersebut?
Keempat, bagaimana mekanisme kerja sama Polresta Bogor Kota dengan Ultra Rehab? Apakah kerja sama tersebut resmi, bagaimana prosedur rujukannya, dan bagaimana biaya rehabilitasi ditetapkan?
Kelima, apakah dugaan tersebut akan diperiksa oleh Propam Polri? Jika terdapat informasi awal yang cukup, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran etik maupun dugaan tindak pidana,” ujarnya.
Menurut Kang Ade, pertanyaan tersebut bukan merupakan vonis terhadap pihak tertentu, melainkan persoalan yang perlu dijawab melalui klarifikasi, pemeriksaan dokumen, dan penelusuran sesuai kewenangan.
Apabila terdapat bukti awal mengenai dugaan permintaan uang untuk memengaruhi proses hukum, informasi tersebut patut ditindaklanjuti oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri maupun aparat penegak hukum yang berwenang.
Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional. Setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri tanpa melindungi pihak yang terbukti bersalah, sekaligus tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi yang dapat memastikan kebenaran dugaan permintaan maupun pembayaran uang tersebut. Oleh karena itu, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Polresta Bogor Kota, penyidik yang disebut menangani perkara, pihak Ultra Rehab, serta pihak lain yang berkepentingan.
Jika dugaan transaksi untuk memengaruhi penanganan perkara terbukti, persoalannya bukan semata-mata mengenai nominal Rp20 juta, melainkan juga menyangkut integritas penegakan hukum. Sebaliknya, apabila rehabilitasi dilakukan sesuai prosedur, penjelasan resmi dan dokumen pendukung diperlukan agar tidak muncul kesimpulan yang keliru.
Hukum tidak boleh menjadi komoditas yang dapat ditawar dengan uang. Namun, setiap dugaan penyimpangan juga harus dibuktikan melalui proses yang objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
(Red)


