
Foto : Doc. Media GoresFakta.com (Konsolidasi Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Paket 34)
GoresFakta.com, Bekasi — Pengerjaan proyek Konsolidasi Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Paket 34 di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, menjadi sorotan menyusul dugaan ketidaksesuaian teknis dalam pelaksanaannya. Proyek yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1 miliar tersebut dipertanyakan terkait kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, gambar perencanaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dokumen kontrak.
Pekerjaan yang dilaksanakan CV Ilham Putra Mandiri itu diduga menghadapi persoalan pada tahap pemasangan saluran beton pracetak U-Ditch. Kondisi saluran yang masih terdapat air dan lumpur menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa untuk memastikan metode pelaksanaan telah sesuai dengan persyaratan teknis proyek.
Selain itu, dugaan tidak adanya lantai kerja dan penggunaan pompa untuk mengeringkan area pemasangan turut menjadi perhatian. Persoalan tersebut memerlukan pemeriksaan teknis agar dapat diketahui apakah tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan desain, spesifikasi, dan dokumen kontrak yang berlaku.
Dr. Weldy Javis Saleh, S.H., M.H., mendorong agar dugaan ketidaksesuaian tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik harus mengutamakan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, gambar perencanaan, dan ketentuan dalam kontrak. Jangan sampai kualitas pekerjaan dikorbankan hanya demi mengejar penyelesaian proyek,” ujar Dr. Weldy saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2026).
Sejumlah aspek yang perlu diverifikasi meliputi kondisi dasar saluran sebelum pemasangan U-Ditch, kebutuhan lantai kerja, metode pengeringan, ketepatan elevasi, serta kesesuaian metode pelaksanaan dengan dokumen perencanaan.
Keberadaan air dan lumpur pada area pemasangan perlu menjadi bagian dari pemeriksaan lapangan. Demikian pula dengan metode pengeringan menggunakan pompa dan keberadaan lantai kerja, yang penerapannya harus dinilai berdasarkan spesifikasi teknis, desain konstruksi, kondisi tanah, serta metode kerja yang ditetapkan dalam kontrak.
Lantai kerja, apabila dipersyaratkan dalam dokumen teknis, berfungsi sebagai dasar pemasangan untuk membantu menjaga elevasi dan kestabilan elemen beton pracetak. Karena itu, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tahapan persiapan dasar saluran telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Ketidaksesuaian metode pelaksanaan, apabila terbukti, berpotensi memengaruhi mutu dan kestabilan konstruksi serta fungsi saluran drainase. Namun, penilaian terhadap kualitas pekerjaan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan teknis dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dr. Weldy menilai pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan dengan melihat hasil akhir pekerjaan. Evaluasi juga perlu mencakup metode pelaksanaan, mutu material, kesesuaian volume pekerjaan, gambar teknis, serta dokumen administrasi yang menjadi dasar pertanggungjawaban proyek.
“Jika memang ditemukan ketidaksesuaian, harus ada evaluasi yang objektif dan transparan. Inspektorat perlu menindaklanjuti sesuai kewenangannya, termasuk menelaah dokumen kontrak, laporan pelaksanaan, volume pekerjaan, dan hasil pemeriksaan lapangan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” paparnya.
Selain persoalan teknis, pengawasan penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Hal ini penting untuk memastikan pembayaran pekerjaan sesuai dengan volume dan kualitas yang benar-benar direalisasikan.
Dr. Weldy menegaskan bahwa audit bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan pelaksanaan proyek sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Audit bukan bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan pekerjaan yang dibiayai uang rakyat memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, termasuk menelaah dokumen kontrak, laporan pelaksanaan, volume pekerjaan, serta hasil pemeriksaan lapangan.
Apabila diperlukan, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat ditempuh melalui mekanisme yang berlaku untuk menilai aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Menurutnya, setiap dugaan ketidaksesuaian harus ditangani secara profesional dengan mengedepankan bukti, dokumen kontrak, hasil pemeriksaan lapangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut secara tepat.
Keterbukaan dari pihak pelaksana dan instansi penanggung jawab proyek dinilai penting agar persoalan tersebut dapat dijelaskan secara utuh kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah kepentingan masyarakat. Saluran drainase harus berfungsi dengan baik dan dibangun sesuai standar. Karena itu, pihak pelaksana maupun instansi penanggung jawab perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini menjadi terang,” ujarnya.
Proyek drainase merupakan bagian penting dari infrastruktur perkotaan karena berfungsi mengalirkan air dan membantu mengurangi risiko genangan. Oleh sebab itu, kualitas konstruksi, ketepatan metode pengerjaan, serta kesesuaian dengan perencanaan harus menjadi perhatian sejak tahap persiapan hingga penyelesaian pekerjaan.
Dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp1 miliar, pemeriksaan terhadap proyek tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak. Pengawasan juga penting untuk memastikan anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Media Gores Fakta membuka ruang klarifikasi bagi CV Ilham Putra Mandiri selaku pelaksana proyek serta instansi penanggung jawab guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. Klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan tahapan pekerjaan yang telah dilakukan.
Pemberitaan ini menekankan pentingnya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik. Setiap dugaan ketidaksesuaian perlu ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(Red)

