• Jelajahi

    Copyright © Gores Fakta
    Best Viral Premium Blogger Templates
    html

    Geger Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Berinisial LSP, ASN, dan EH

    GoresFakta
    Selasa, 03 November 2026, November 03, 2026 WIB Last Updated 2026-11-03T16:26:13Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Foto : Doc. Media Gores Fakta.com (Ilustrasi) 

    GoresFakta.com,
     Jakarta 
    — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggemparkan publik dan menjadi perhatian serius di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).


    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access), Selasa (03/11/2026).


    Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Penetapan status hukum itu disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.


    Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan, penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dengan pendekatan scientific crime investigation.


    “Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ungkap Asep dalam konferensi pers tersebut.


    Ketiganya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Republik Indonesia.


    Dalam pemaparan perkara, Bareskrim mengungkap dugaan aktivitas penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.


    Penyidik menemukan adanya sejumlah nomor telepon yang diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mekanisme yang berlaku.


    Kabareskrim menjelaskan, aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana.


    Selain Presiden Prabowo, sasaran dugaan penyadapan disebut mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.


    Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang sebelumnya terekam dalam sistem.


    Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan tiga orang ahli.


    Selain itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, yakni:


    • 11 unit telepon seluler.

    • 1 unit iPad.

    • 4 buah flashdisk.


    Barang bukti tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan untuk mengungkap mekanisme penyadapan, penggunaan sistem elektronik, serta dugaan penghapusan data.


    Dalam perkembangan yang sama, terdapat satu orang berinisial SU yang masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.


    Bareskrim kemudian melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.


    Mencuatnya perkara yang menyeret sejumlah personel kepolisian tersebut turut memunculkan perhatian terhadap mekanisme pengawasan dan penggunaan kewenangan di lingkungan Polri.


    Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi.


    Menurutnya, Polri memiliki aturan serta prosedur yang harus dipatuhi dalam setiap pelaksanaan pemantauan maupun penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.


    Penegasan tersebut menjadi penting agar penanganan perkara tidak mengaburkan tanggung jawab individu dengan kebijakan organisasi.


    Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan komitmen institusi untuk menangani perkara secara profesional, objektif, dan transparan.


    Polri juga menyatakan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.


    Dalam proses penyidikan, Bareskrim menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap ketiga tersangka.


    Pasal-pasal yang disangkakan meliputi:


    1. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

    2. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.

    3. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku.


    Penyidik juga mengaitkan perkara tersebut dengan ketentuan tata cara penyadapan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.


    Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai apakah penggunaan sistem pemantauan elektronik telah dilakukan sesuai prosedur dan kepentingan penegakan hukum.


    Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi perhatian karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara, perlindungan privasi, serta penggunaan kewenangan dan fasilitas teknologi dalam institusi penegak hukum.


    Publik kini menantikan pengungkapan lebih lanjut mengenai motif, mekanisme operasional, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya perkembangan baru dalam proses penyidikan.


    Penanganan perkara ini juga menjadi momentum penting bagi Polri untuk memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.


    Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan, ketiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah. Pembuktian atas dugaan tindak pidana yang disangkakan harus dilakukan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum.



    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +