GoresFakta.com, Bekasi — Aktivitas penarikan kabel fiber optik yang melibatkan PT Innanda Indah di wilayah RT 01, RT 02, dan RT 03 RW 06, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, menjadi sorotan. Pekerjaan yang berlangsung pada malam hingga dini hari tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian perizinan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta keamanan jaringan kabel di lingkungan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Gores Fakta, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) disebut sebagai vendor terkait. Namun, hubungan kerja dan peran masing-masing pihak, termasuk kelengkapan dokumen perizinan serta dasar pelaksanaan pekerjaan, masih memerlukan konfirmasi langsung dari perusahaan dan instansi berwenang.
Selain aktivitas pekerjaan pada dini hari, persoalan keselamatan menjadi perhatian setelah seorang warga mengaku hampir terkena kabel jaringan Wi-Fi yang menjuntai di perbatasan RW 06 menuju RW 05, Kelurahan Padurenan.
Seorang warga, Rohmat, yang melintas di kawasan tersebut mengaku hampir mengalami insiden akibat kabel yang menjuntai hingga mengenai bagian lehernya.
“Iya, itu kabel ada yang turun ke bawah, hampir kena ke leher saya, Bang,” ujar Rohmat.
Ia menduga kondisi kabel tersebut berkaitan dengan aktivitas pemasangan jaringan yang berlangsung pada malam hari. Menurut pengakuannya, kabel Wi-Fi mengalami putus atau turun hingga berada pada posisi yang membahayakan pengguna jalan.
“Iya, itu kayaknya pas dia pasang kabel malam hari, jadi putus kabel Wi-Fi-nya. Untung saya pelan bawa kendaraan, jadi menempel saja pada leher,” tuturnya.
Kabel yang dikeluhkan warga tersebut berada di perbatasan RW 06 menuju RW 05, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pengendara sepeda motor yang melintasi kawasan permukiman. Kabel yang menjuntai pada ketinggian rendah berpotensi mengganggu perjalanan dan menimbulkan risiko kecelakaan apabila tidak segera diamankan.
Meski demikian, penyebab pasti kabel tersebut putus atau menjuntai belum dapat dipastikan. Diperlukan pemeriksaan lapangan dan klarifikasi dari pelaksana pekerjaan maupun pemilik jaringan untuk mengetahui kronologi kejadian serta memastikan langkah penanganan telah dilakukan.
Saat kegiatan berlangsung, Ketua RT 01 terlihat berada di lokasi untuk mengawal proses pemasangan kabel fiber optik yang dikerjakan oleh PT Innanda Indah.
Di sisi lain, penerapan K3 dalam kegiatan tersebut turut menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, terdapat dugaan pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan secara memadai.
Dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan kondisi lapangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), pengamanan area kerja, serta prosedur keselamatan yang diterapkan selama pekerjaan berlangsung. Jumat (09/10/2026) pukul 01.17 WIB.
Penilaian terhadap penerapan keselamatan kerja harus didasarkan pada pemeriksaan langsung dan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu dasar hukum dalam perlindungan keselamatan di tempat kerja.
Dalam pelaksanaan pekerjaan jaringan kabel di lingkungan permukiman, pengamanan lokasi perlu disesuaikan dengan tingkat risiko. Hal itu mencakup penataan material, pemasangan tanda peringatan, pembatasan area kerja, serta pengaturan lalu lintas apabila diperlukan.
Karena itu, dugaan ketidakoptimalan penerapan K3 dalam pekerjaan di Padurenan perlu diklarifikasi kepada pelaksana pekerjaan dan pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan di lapangan.
Saat dikonfirmasi di lokasi, Apri, yang disebut sebagai kepala rombongan pekerja, menyampaikan bahwa pengawas lapangan atau waspang bernama Dudik, yang dikenal dengan nama Andi.
Informasi tersebut menjadi bagian dari penelusuran redaksi untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pemasangan kabel fiber optik tersebut.
Namun, ketika dimintai keterangan mengenai kelengkapan perizinan kegiatan, pengawas lapangan yang dimaksud belum memberikan tanggapan.
Dengan belum adanya penjelasan tersebut, status perizinan, dasar pelaksanaan pekerjaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan lokasi dan kondisi kabel yang menjuntai masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Redaksi Gores Fakta membuka ruang bagi PT Innanda Indah, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE), pengawas lapangan, dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan serta hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerhati, R. Salim, turut menyoroti aktivitas pemasangan kabel fiber optik di Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi. Ia menilai kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kepastian perizinan, penerapan K3, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Menurut R. Salim, pemerintah daerah perlu memastikan apakah pekerjaan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Pengawasan juga dinilai penting untuk mencegah potensi bahaya bagi pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.
“Tidak boleh, masih dalam moratorium. Yang diperbolehkan hanya kabel PLN dan PDAM. Itu kan jelas kata Pak Wali Kota,” ujar R. Salim.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan R. Salim mengenai kebijakan moratorium pemasangan kabel di Kota Bekasi. Namun, cakupan, masa berlaku, serta pengecualian dalam kebijakan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Pemerintah Kota Bekasi dan instansi teknis terkait.
Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah pekerjaan di wilayah Padurenan termasuk kegiatan yang dibatasi oleh kebijakan tersebut, dikecualikan, atau telah memiliki dasar persetujuan tertentu.
R. Salim juga mendorong instansi berwenang memeriksa kelengkapan dokumen pekerjaan dan kondisi kabel yang dilaporkan menjuntai. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan harus berjalan beriringan dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
Dengan demikian, penilaian mengenai kepatuhan perizinan tidak cukup hanya didasarkan pada dugaan atau pernyataan salah satu pihak, tetapi perlu mengacu pada dokumen resmi, hasil pemeriksaan lapangan, dan keterangan pihak berwenang.
Dalam konteks pengaturan infrastruktur telekomunikasi di Kota Bekasi, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi menjadi salah satu rujukan yang relevan. Peraturan tersebut berkaitan dengan penyediaan dan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi, pengelolaan, serta pemantauan dan evaluasi.
Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi juga perlu memperhatikan keselamatan, keamanan pengguna jalan, fungsi jalan, keindahan kota, dan kesesuaian tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu telah dicabut melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2025. Oleh karena itu, peraturan tahun 2023 tersebut tidak tepat dijadikan sebagai peraturan yang masih berlaku untuk menilai kegiatan pada Oktober 2026.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran merupakan bagian dari kerangka regulasi sektor telekomunikasi.
Adapun Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 mengatur penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Penerapannya terhadap pekerjaan jaringan kabel perlu ditelaah berdasarkan ruang lingkup pengaturan dan kondisi pekerjaan yang diperiksa.
Dengan demikian, penilaian terhadap kegiatan pemasangan kabel fiber optik di Padurenan harus mengacu pada regulasi yang berlaku, dokumen persetujuan yang dipersyaratkan, jenis infrastruktur yang dibangun, serta kewenangan masing-masing instansi.
Adapun dugaan bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan kebijakan moratorium perlu dipastikan melalui keterangan resmi pemerintah daerah dan pemeriksaan terhadap dokumen pekerjaan yang bersangkutan.
Aktivitas penarikan kabel fiber optik di Padurenan menyisakan sejumlah hal yang perlu dijelaskan, mulai dari status perizinan, kesesuaian dengan kebijakan moratorium, penerapan K3, hingga tanggung jawab atas kabel jaringan yang dilaporkan menjuntai dan hampir mengenai warga.
Pemerintah Kota Bekasi melalui instansi teknis terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai status kebijakan moratorium, mekanisme perizinan, serta pengawasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan permukiman.
Pemeriksaan juga perlu mencakup kelengkapan dokumen pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi yang berlaku, pengamanan material, dan prosedur keselamatan yang diterapkan oleh pelaksana.
Sementara itu, PT Innanda Indah dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) perlu memberikan klarifikasi mengenai peran masing-masing dalam pekerjaan tersebut, dasar pelaksanaan kegiatan, kelengkapan dokumen perizinan, serta penanganan kabel yang dilaporkan membahayakan pengguna jalan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut perlu dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk memastikan kabel di perbatasan RW 06 menuju RW 05 telah diamankan dan tidak lagi mengganggu keselamatan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, pengawas lapangan yang disebut oleh Apri belum memberikan tanggapan mengenai perizinan. Konfirmasi lebih lanjut kepada perusahaan dan Pemerintah Kota Bekasi masih diperlukan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang.
Redaksi Gores Fakta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Dugaan persoalan perizinan dan penerapan K3 masih memerlukan verifikasi. Penetapan ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan instansi berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
(Red)



