• Jelajahi

    Copyright © Gores Fakta
    Best Viral Premium Blogger Templates
    html

    Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 11 Santriwati Ponpes Dar Et Tauhid Bekasi, Pimpinan Redaksi Gores Fakta Mengecam Keras

    GoresFakta
    Selasa, 10 November 2026, November 10, 2026 WIB Last Updated 2026-11-10T20:40:37Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Foto : Doc. Media GoresFakta.com (ilustrasi)

    GoresFakta.com, Bekasi — Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati di Pondok Pesantren Dar Et Tauhid (DET), kawasan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, menjadi perhatian serius publik. Perkara yang menyeret pimpinan sekaligus pengajar pesantren, Muhammad Hifzhi Hazzhami (28), alias MHH, kini terus bergulir dalam proses hukum setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Metro Bekasi Kota.


    Kasus ini semakin memprihatinkan lantaran dugaan peristiwa tersebut disebut berlangsung berulang kali sejak 2023 hingga September 2026. Berdasarkan keterangan kepolisian, sebanyak 11 santriwati telah teridentifikasi sebagai korban melalui empat laporan polisi yang diterima penyidik.


    Di tengah proses hukum yang berjalan, keluarga korban secara tegas menolak penyelesaian melalui jalur perdamaian atau mediasi. Mereka menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut hingga memperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan.


    Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan salah satu keluarga korban kepada Polres Metro Bekasi Kota pada 7 Oktober 2026.


    Penyidik kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap korban, saksi, serta mengumpulkan alat bukti. Pimpinan sekaligus pengajar pesantren berinisial MHH akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Oktober 2026 dan menjalani penahanan.


    Dalam proses penyidikan, kepolisian mendalami hubungan tersangka dengan para korban, kedudukannya di lingkungan pesantren, serta rangkaian dugaan peristiwa yang dilaporkan.


    Penyidik juga terus mencocokkan keterangan para pihak dengan alat bukti yang telah dikumpulkan guna mengungkap perkara secara menyeluruh.


    Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah dugaan modus yang digunakan tersangka untuk mendekati para korban.


    Berdasarkan keterangan Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota, Suparyono, yang diberitakan ANTARA pada Senin (12/10/2026), terduga pelaku diduga menggunakan pendekatan bujuk rayu dengan modus ritual rukiah.

     

    "Modusnya bujuk rayu untuk rukiah," kata Suparyono saat dikonfirmasi.


    Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam pengungkapan konstruksi perkara, terutama untuk mendalami bagaimana para korban didekati dan bagaimana dugaan peristiwa tersebut berlangsung.


    Polisi menyebut dugaan kekerasan seksual terjadi berulang kali sejak 2023 hingga September 2026. Seluruh rangkaian kejadian masih didalami melalui pemeriksaan korban, saksi, dan pengumpulan alat bukti.


    Perkembangan penyidikan menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan satu laporan.


    Wakil Kepala Satuan Reserse PPA Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Wuryanti, mengungkapkan bahwa kepolisian telah menerima empat laporan polisi dengan jumlah 11 korban yang teridentifikasi.


    Jumlah tersebut menjadi perhatian serius karena penyidik masih membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melaporkan kejadian yang dialaminya.


    Penanganan setiap laporan harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan perlindungan identitas, keamanan, serta kondisi psikologis korban.


    Pengembangan perkara juga mengarah pada pendalaman terhadap tiga orang lainnya yang disebut memiliki kemungkinan keterkaitan dengan kasus tersebut.


    Berdasarkan sejumlah pemberitaan pada 10–12 Oktober 2026, ketiga orang itu masing-masing berinisial HBH, F, dan S. Salah satu pihak yang disebut dalam pendalaman merupakan petugas keamanan di lingkungan pesantren.


    Meski demikian, status dan peran ketiganya masih harus dipastikan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Hingga perkembangan informasi kepolisian yang diberitakan pada 13 Oktober 2026, baru MHH yang telah ditetapkan sebagai tersangka.


    Publik tentu berharap penyidik dapat menelusuri seluruh kemungkinan secara profesional, termasuk memastikan apakah terdapat pihak yang mengetahui, membiarkan, atau memiliki keterlibatan dalam rangkaian dugaan peristiwa tersebut.


    Namun, setiap dugaan terhadap pihak lain tetap harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.


    Dampak perkara ini turut berimbas terhadap aktivitas pendidikan di Pondok Pesantren Dar Et Tauhid.


    Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pesantren merekomendasikan penghentian sementara seluruh aktivitas kepesantrenan dan asrama hingga tersedia pengasuh pengganti yang kompeten serta sistem perlindungan anak yang memadai.


    Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menegaskan bahwa hak pendidikan para santri tetap harus dipenuhi meskipun aktivitas pesantren dihentikan sementara.


    Sebagai tindak lanjut, pembelajaran diarahkan melalui skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Para santri juga diberikan kesempatan untuk berpindah ke lembaga pendidikan lain apabila dikehendaki oleh orang tua atau wali masing-masing.


    Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan keselamatan santri sekaligus mencegah potensi terjadinya kekerasan lanjutan.


    Di tengah perkembangan penyidikan, keluarga korban secara tegas menyatakan tidak menghendaki penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian.


    Dalam pertemuan yang difasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bekasi pada Minggu (08/11/2026), keluarga korban bersama tim pendamping hukum kembali menegaskan komitmen mengawal perkara hingga memperoleh kepastian hukum.


    Pertemuan tersebut dihadiri sembilan korban bersama keluarga masing-masing serta tim advokat gabungan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IBLAM dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 'Aisyiyah.


    Salah satu orang tua korban menegaskan bahwa pihak keluarga tidak akan mundur meskipun sempat ada permintaan untuk melakukan mediasi.

     

    "Kami tidak akan mundur, walaupun sempat ada permintaan mediasi. Kami percayakan seluruh proses hukum kepada Kepolisian," ungkap salah satu orang tua korban dalam pertemuan tersebut.


    Pernyataan itu memperlihatkan sikap keluarga yang menginginkan perkara diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui kesepakatan informal yang berpotensi mengabaikan hak-hak korban.


    Pendampingan hukum dan pemulihan psikologis juga menjadi perhatian penting agar para korban tidak mengalami tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang dapat memperburuk kondisi mereka selama proses hukum berlangsung.


    Menyikapi kasus tersebut, Pimpinan Redaksi Media Gores Fakta, Wahyu Gusnanda Pryatna atau yang akrab disapa Arab, menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan.


    Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, tindakan demikian merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan orang tua yang menitipkan pendidikan dan pembinaan anak-anaknya kepada lembaga pesantren.

     

    "Saya mengecam keras dugaan kekerasan seksual terhadap para santriwati ini. Saya sangat prihatin sekaligus geram mendengar adanya dugaan peristiwa yang berlangsung berulang kali dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak untuk menuntut ilmu dan membangun akhlak," tegas Wahyu.


    Ia menilai, lembaga pendidikan, termasuk pesantren, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keamanan seluruh peserta didiknya. Posisi sebagai pimpinan, pengajar, ataupun pengasuh tidak boleh dijadikan sarana untuk menyalahgunakan kepercayaan maupun relasi kuasa terhadap santri.

     

    "Jangan sampai kewibawaan seorang pengajar atau pimpinan lembaga pendidikan justru disalahgunakan untuk menekan, memanipulasi, atau mengeksploitasi anak-anak yang berada dalam pengawasannya. Kepercayaan orang tua adalah amanah yang harus dijaga, bukan dimanfaatkan," ujarnya.


    Wahyu juga meminta Polres Metro Bekasi Kota mengusut perkara tersebut secara tuntas, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.


    Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang mengetahui atau memiliki peran dalam dugaan peristiwa tersebut justru luput dari pemeriksaan apabila memang terdapat bukti keterkaitan.

     

    "Jangan berhenti hanya pada satu tersangka apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti adanya keterlibatan pihak lain. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa," tegasnya.


    Ia juga mengingatkan agar keluarga korban tidak mendapatkan tekanan, intimidasi, maupun upaya yang dapat menghambat proses hukum.

     

    "Jangan ada upaya membungkam keluarga korban. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan pemulihan psikologis, serta menjamin masa depan pendidikan para santriwati yang terdampak," tambahnya.


    Kasus dugaan kekerasan seksual di Ponpes Dar Et Tauhid bukan sekadar persoalan hukum yang melibatkan individu. Peristiwa ini juga menjadi pengingat serius mengenai pentingnya pengawasan dan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan.


    Pesantren semestinya menjadi tempat yang aman untuk menimba ilmu, membangun karakter, serta memperkuat nilai-nilai moral dan keagamaan. Karena itu, pengawasan terhadap sistem pengasuhan, interaksi antara pengajar dan santri, serta mekanisme pengaduan harus menjadi perhatian seluruh penyelenggara pendidikan.


    Aparat penegak hukum diharapkan mengusut seluruh laporan secara profesional, transparan, dan objektif. Sementara itu, pemerintah daerah dan Kementerian Agama perlu memastikan hak pendidikan serta pemulihan psikologis para santri tetap terpenuhi.


    Kini, masyarakat menanti kelanjutan penyidikan Polres Metro Bekasi Kota, termasuk kemungkinan terungkapnya pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.


    Pada akhirnya, keadilan bagi korban tidak cukup hanya diwujudkan melalui proses penegakan hukum. Perlindungan, pemulihan, dan jaminan agar para korban dapat melanjutkan masa depan tanpa stigma juga harus menjadi perhatian bersama.


    GoresFakta.com menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.



    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +